Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Tgl 19 Desember 1948
Akibat agresi Militer Belanda II, Presiden dan Wakil Presiden beserta beberapa pejabat tinggi dapat ditawan oleh Belanda. Namun, ketika masih berlangsung Agresi Militer Belanda II para pemimpin republic tersebut sempat sempat bersidang dan menghasilkan tiga keputusan penting antara lain sebagai berikut:
1. Pemberian kuasa penuh kepada Syarifudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
2. Kepada Marimis, L.N Palar, dan Dr. Sudarsono sedang berda di India agar membentuk pemerintahan RI di pengasingan.
3. Presiden dan wakil Presiden RI memutuskkan tidak mengungsi, tetap tinggal di kota dengan kemungkinann ditawan dan dekat dengan KTN.
Hasil keputusan sidang para pemimpin RI itu segera dikirim kepada Syarifuddin Prawiranegara di Bukittinggi, Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Presiden sukarno dan wakil Presiden Moh hatta. Apabila tugas itu gagal agar segera dibentuk pemerintahan RI di pengasingan oleh tokoh Indonesia yang ada di India, yaitu Marimis, L.N Palar, dan Dr. Sudarsono. Berita tersebut ternyata tidak pernah samapi ke Bukittingi karena seluruh hubungan telepon keluar Yogyakarta telah diputus oleh Belanda.
Terbentuknya PDRI sendiri pada tanggal 19 Desember 1948 pada jam 18.00 WIB atas inisiatif Mr. Syarifudin dan beberapa pemuka pemerintahan di Sumatera. Alasannya, mereka ikut meras bertanggung jawab atas kelangsungan hidup republic Indonesia dan untuk keselamatan perjuangan. Dengan terbentuknya PDRI, perjuangan masih tetap dilaksanakan dan dikoordinir melalaui peamncar yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia.
Sumber :
Buku Pelajaras IPS SMP
http://www.sejarahkita.comoj.com/
ARTIKEL TERKAIT
Di bawah ini adalah beberapa materi lanjutan dan sebelumnya yang berkaitan dengan materi di atas
Sejarah Indonesia 1945-1950
- 28- Pemberontakan Partai Komunis Indonesia ( PKI ) di Madiun
- 27- Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Rakyat Semesta ( PRRI-Permesta)
- 26- Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
- 25- Pemberontakan Andi Aziz di Makasar
- 24- Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 23 Januari 1950
- 23- Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
- 22- Konflik Indonesia – Belanda Setelah Pengakuan Kedaulatan
- 20- Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949
- 21- Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS)
- 19- Konferensi Meja Bundar (KMB) 23 Agustus – 2 Nopember 1949
- 18- Konferensi Intern Indonesia 19-22 Juli 1949
- 17- Perundingan Roem – Royen tanggal 7 Mei 1949
- 15- Agresi Meliter Belanda II, Tanggal 18 Desember 1948
- 14- Perjanjian RenvilleTanggal 8 Desember 1948
- 13- Agresi Meliter Belanda I, Tanggal 21 Juli 1947
- 12- Perundingan Linggarjati 10-15 N0pember 1946
- 11- Kontribusi Daerah-Daerah Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
- 10- Perkembangan Partai Politik Di Awal Kemerdekaan Indonesia
- 09- Munculnya Gejolak Sosial Di Berbagai Daerah
- 08- Menata Hubungan Pusat – Daerah Di Awal Kemerdekaan Indonesia
- 07- Menata Kehidupan Meliter Di Awal Kemerdekaan Indonesia
- 06- Menata Kehidupan Ekonomi Di Awal Kemerdekaan Indonesia
- 05- Menata Kehidupan Pemerintahan Di Awal Kemerdekaan Indonesia
- 04- Sambutan Di Tingkat Pusat dan Daerah
